Kemandirian Antariksa Indonesia Diuji di Tengah Rivalitas Global
Di tengah semakin ketatnya persaingan teknologi luar angkasa, Universitas Indonesia mengingatkan bahwa urusan antariksa bukan lagi soal ambisi ilmiah semata. Ia telah menjadi bagian dari soal kedaulatan, ekonomi, hingga keamanan nasional. Pesan itu mengemuka dalam diskusi publik bertema Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global yang digelar Center for International Relations Studies, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (CIReS LPPSP) FISIP Universitas Indonesia, Selasa (27/05), di Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP UI.
Antariksa sebagai medan kompetisi strategis
Dekan FISIP UI, Prof. Semiarto Aji Purwanto, menilai kemandirian antariksa tidak bisa lagi dipandang sebagai opsi tambahan. Menurut dia, Indonesia harus bergerak cepat agar tidak tertinggal dari negara-negara besar yang kini berlomba mengembangkan satelit dan misi luar angkasa.
“Kemandirian antariksa bukanlah sekadar pilihan, melainkan suatu keharusan agar Indonesia dapat menjaga kedaulatan di tengah persaingan global yang semakin sengit,” ujarnya. Ia menambahkan, antariksa telah berubah menjadi ruang kompetisi strategis yang ikut menentukan posisi sebuah negara. Karena itu, FISIP UI, kata dia, berkomitmen mendukung penguatan kapasitas Indonesia di sektor-sektor strategis, termasuk antariksa.
Penguatan teknologi dan infrastruktur jadi kunci
Dalam sesi keynote, Prof. Thomas Djamaluddin, Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Antariksa (PRA) Badan Riset dan Inovasi Nasional, memaparkan bahwa Indonesia sejatinya telah memiliki kebijakan dan program nasional di bidang antariksa. Arah besarnya adalah mencapai kemandirian, kemajuan, dan keberlanjutan kegiatan antariksa.
Namun, menurut Thomas, target itu hanya dapat dicapai bila penelitian, pengembangan, dan teknologi penerbangan serta antariksa diperkuat secara konsisten. Ia juga menyinggung pentingnya peluncuran wahana antariksa melalui pembangunan bandar antariksa di wilayah Indonesia.
Thomas menyebut ada tiga tantangan utama yang harus dihadapi, yakni keberlanjutan, aspek ekonomi, dan keamanan. Di sisi lain, Indonesia juga telah memiliki rencana induk yang diarahkan untuk mendorong tumbuhnya industri aeronautika nasional, industri roket, dan satelit nasional.
Untuk mendukung kebutuhan itu, satelit nasional memerlukan Earth Observation System (EOS) atau Sistem Pengamat Bumi. Teknologi ini dinilai penting untuk telekomunikasi, navigasi, pemetaan, pengawasan lingkungan, dan penanganan bencana.
Negara maju dan perusahaan swasta makin dominan
Wakil Direktur CIReS LPPSP FISIP UI, Asra Virgianita, Ph.D., menyoroti bahwa pembangunan ruang antariksa kerap dikuasai logika ekonomi dan tidak selalu memperhitungkan dampak lingkungan. Ia juga menilai manfaatnya lebih banyak dinikmati negara maju yang memiliki teknologi canggih, sementara negara-negara di kawasan global selatan sering tidak memperoleh keuntungan yang sepadan.
Asra mengingatkan bahwa perebutan pengaruh politik dan ekonomi atas sumber daya luar angkasa, termasuk persaingan antara Amerika Serikat, Cina, dan negara lain, patut dicermati. Menurut dia, dominasi negara maju dan perusahaan swasta dalam investasi, inovasi, serta eksplorasi telah membentuk industri ruang angkasa global seperti sekarang.
“Penindasan yang dialami oleh negara-negara di wilayah global selatan terjadi baik di Bumi maupun di ruang antariksa,” kata Asra. Ia menegaskan, akses terhadap teknologi antariksa masih terbatas dan sumber daya ekstraterestrial kerap dimonopoli negara-negara kaya.
Situasi itu, lanjutnya, ikut memengaruhi geopolitik dunia. Kekuatan di ruang angkasa kini menjadi salah satu penentu pengaruh global, sehingga Indonesia sebagai negara kepulauan dengan posisi strategis perlu aktif menyiapkan kapasitas nasional dan kebijakan yang relevan agar tidak tertinggal.
Diplomasi antariksa dan risiko jadi penonton
Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional UI, Prof. Dr. Fredy B. L. Tobing, menekankan pentingnya diplomasi antariksa untuk memperkuat posisi Indonesia di tingkat regional dan global. Ia mengingatkan agar Indonesia memiliki agenda yang jelas dalam pengembangan ruang antariksa.
“Indonesia harus menetapkan agenda yang jelas dalam pengembangan ruang antariksa agar tidak terperangkap dalam status negara kelas tiga (third tier countries) yang hanya memiliki kebijakan dan investasi di bidang antariksa tanpa teknologi dan fasilitas peluncuran yang memadai,” ujarnya.
Fredy juga menyoroti peran Indonesia sebagai anggota United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (UNCOPUOS). Menurut dia, keikutsertaan itu harus dimanfaatkan untuk memperkuat kemampuan IPTEK dan antariksa. Jika Indonesia lambat bergerak, ketergantungan pada pihak luar akan semakin besar dan ruang untuk melindungi kepentingan strategis nasional bisa makin sempit.
Selain Fredy, diskusi tersebut turut menghadirkan Anggarini Surjaatmadja, MBA dari Asosiasi Antariksa Indonesia; Dr. Dave Akbarshah Fikarno Laksono, M.E., Wakil Ketua Komisi I DPR RI; serta Yusuf Suryanto, S.T., M.Sc., Direktur Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, serta Antariksa Kementerian PPN/Bappenas.
Sumber: FISIP UI Bahas Kemandirian Antariksa Indonesia Dan RUU Ruang Udara Dalam Sorotan Global
Sumber: FISIP UI Mengadakan Diskusi Publik Kemandirian Antariksa Indonesia Di Tengah Rivalitas Global
