Jakarta — Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada jajaran pemerintah yang dinilai masih menjadi penghambat masuknya investasi, khususnya di sektor minyak dan gas. Di hadapan pelaku industri energi, Prabowo meminta aturan yang berbelit dipangkas agar Indonesia tidak kehilangan momentum ketika tengah membuka pintu lebih lebar bagi modal asing.
Ultimatum di forum migas
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Konvensi dan Pameran ke-49 Asosiasi Minyak dan Gas Indonesia (IPA) di ICE BSD City, Tangerang Selatan. Dalam forum tersebut, ia menyoroti besarnya potensi energi Indonesia, namun sekaligus mengkritik birokrasi regulasi yang menurutnya justru memperlambat langkah investor.
Prabowo menegaskan, penyederhanaan aturan bukan sekadar urusan administrasi, melainkan syarat utama untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan mendorong kemajuan nasional. Ia juga menekankan bahwa pejabat pemerintah semestinya berperan sebagai pelayan masyarakat, bukan penghalang bagi masuknya investasi.
Peluang besar di energi terbarukan
Selain migas, Prabowo turut menyinggung peluang energi terbarukan yang disebutnya sangat besar, mulai dari surya, air, hingga angin. Menurut dia, Indonesia memiliki bekal untuk mencapai kemandirian energi, bahkan pada akhirnya mampu mengekspor energi ke negara lain.
Ia menilai percepatan reformasi regulasi menjadi kunci agar target tersebut tidak berhenti di tataran wacana. Karena itu, Prabowo meminta proses perizinan dan pengambilan keputusan dibuat lebih cepat, lebih sederhana, dan lebih ramah bagi para pemangku kepentingan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Pejabat yang menghambat bisa diganti
Dalam nada yang tegas, Prabowo mengancam akan mengganti pejabat yang dianggap menghambat reformasi dan tidak bersedia menyederhanakan aturan. Pesan itu menjadi penegasan bahwa pemerintah ingin memberi sinyal jelas kepada dunia usaha: investasi harus dipermudah, bukan dipersulit.
Di tengah kebutuhan Indonesia untuk memperbesar investasi energi, pernyataan Prabowo di forum IPA itu sekaligus menjadi tekanan terbuka bagi birokrasi agar bergerak lebih cepat mengikuti arah kebijakan yang ia dorong.
Source link
