JAKARTA — Wacana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal pemberian Rp 10 juta per kepala keluarga jika dirinya menjadi Gubernur Jakarta memantik respons dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim, menilai hitungan yang dipakai Dedi terlalu optimistis dan keliru membaca kemampuan fiskal daerah.
Chico: niatnya baik, hitungannya yang bermasalah
Chico tidak menampik bahwa gagasan itu lahir dari niat untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Namun, menurut dia, upaya seperti itu tetap harus bertumpu pada perhitungan anggaran yang realistis. Ia menyebut, semangat yang disampaikan Dedi sejalan dengan tujuan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tetapi cara menghitungnya dinilai tidak tepat.
“Niat baik Kang Dedi Mulyadi untuk meningkatkan kesejahteraan warganya tentu patut diapresiasi. Tetapi perhitungannya kami lihat kurang pas dan terlalu optimistis,” kata Chico menanggapi wacana tersebut.
APBD Jakarta 2025 sudah disiapkan
Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan APBD 2025 sebesar Rp 91,34 triliun. Dari penyisiran anggaran yang dilakukan, pemerintah provinsi juga mengklaim berhasil menghemat hingga Rp 1,5 triliun. Langkah efisiensi itu dijalankan mengikuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, yang kemudian diterjemahkan ke dalam Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2025.
Dengan kerangka anggaran seperti itu, janji pemberian Rp 10 juta per keluarga dinilai tidak bisa dipandang sebagai sekadar slogan politik. Kebijakan semacam itu, menurut Chico, harus dihitung dengan cermat agar tidak mengganggu keberlanjutan fiskal dan program prioritas yang sudah disepakati.
Ucapannya muncul di forum ADPSI 2025
Sebelumnya, Dedi Mulyadi menyampaikan niat memberikan gaji Rp 10 juta kepada masyarakat Jakarta jika dirinya terpilih menjadi gubernur. Pernyataan itu disampaikan dalam Musyawarah Nasional Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) 2025 di Bandung. Ucapan tersebut kemudian menjadi sorotan karena dianggap membuka perdebatan soal kemampuan daerah menanggung beban kebijakan populis dengan skala sebesar itu.
Di tengah respons yang muncul, pemerintah Jakarta memilih menempatkan isu ini dalam kerangka pengelolaan anggaran yang disiplin. Bagi Chico, ukuran utama bukan pada besarnya janji, melainkan pada apakah kebijakan itu bisa dijalankan tanpa mengorbankan kebutuhan warga yang lain.
Source link
