Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan penegasan bahwa kuota impor untuk komoditas atau bahan baku haruslah adil dan tidak hanya melayani kepentingan perusahaan besar tertentu. Beliau menegaskan hal ini dalam sebuah forum ekonomi di Jakarta, Selasa (8 April), di mana telah memerintahkan pejabat pemerintah untuk menghapus mekanisme kuota impor yang menghambat neraca perdagangan negara. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kekhawatiran yang diajukan oleh anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait penyeimbangan hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat setelah pemberlakuan tarif timbal balik selama masa pemerintahan Donald Trump.
Ketua Apindo, Shinta Kamdani, menyatakan bahwa usaha untuk mengurangi defisit perdagangan dengan Amerika Serikat melibatkan pembicaraan terkait impor komoditas seperti kapas dan jagung. Dalam konteks ini, Apindo meminta agar impor komoditas tersebut langsung digunakan oleh industri tanpa melalui pihak ketiga, sehingga dapat memotong akar masalah yang ada. Prabowo menggarisbawahi pentingnya prinsip keadilan dalam kuota impor agar tidak hanya menguntungkan sejumlah perusahaan tertentu.
Melalui langkah-langkah yang diambilnya, Prabowo Subianto berkomitmen untuk memastikan bahwa kuota impor tidak diskriminatif dan lebih menguntungkan bagi sektor industri secara keseluruhan. Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki kondisi neraca perdagangan Indonesia serta memperkuat posisi negara dalam hubungan perdagangan internasional.
