Pentingnya Reformasi Intelijen di Indonesia
Reformasi intelijen Indonesia terus menjadi topik perdebatan, terutama dalam hal tata kelola dan mekanisme pengawasannya. Dua aspek utama yang menjadi tantangan dalam reformasi ini adalah pengelolaan sumber daya manusia dan sistem pengawasan yang efektif. Reformasi Intelijen Indonesia harus terus diperjuangkan demi mewujudkan intelijen yang transparan, akuntabel, dan adaptif.
Dalam sebuah diskusi yang digelar di Universitas Bakrie, Jakarta, Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, Aditya Batara Gunawan, Reformasi Intelijen Indonesia menyoroti perlunya peningkatan pengawasan terhadap badan intelijen, khususnya Badan Intelijen Negara (BIN). Menurutnya, pengawasan yang saat ini berada di bawah Komisi I DPR RI melalui Timwas Intelijen masih bersifat politis dan belum cukup memadai. “Reformasi Intelijen Indonesia harus diarahkan pada model pengawasan yang lebih independen dan akuntabel,” ujar Aditya dalam diskusi bertajuk Dinamika Reformasi dan Tata Kelola Intelijen yang diadakan pada Kamis (20/3/2025).
Urgensi Pengawasan yang Lebih Akuntabel
Senada dengan Aditya, Direktur Eksekutif LESPERSSI, Rizal Darma Putra, Reformasi Intelijen Indonesia menekankan bahwa pengawasan terhadap lembaga intelijen harus tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas meskipun tidak sepenuhnya transparan. Menurutnya, reformasi intelijen Indonesia tidak akan optimal tanpa mekanisme kontrol yang jelas. “Prinsip akuntabilitas harus dikedepankan demi kontrol demokratis,” tegas Rizal.
Reformasi Intelijen Indonesia juga perlu memperhatikan perkembangan dan adaptasi kelembagaan BIN. Dalam diskusi yang sama, Mayjen TNI (Purn) Rodon Pedrason, yang pernah menjabat sebagai Gubernur Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Reformasi Intelijen Indonesia menilai bahwa BIN saat ini telah mengalami perkembangan signifikan. Saat ini, BIN memiliki total 9 kedeputian yang bertugas menangani berbagai aspek intelijen. Namun, perlu diingat bahwa budaya kerja intelijen sebaiknya tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan operasionalnya.
Ancaman Siber dan Ketergantungan Teknologi Asing
Dalam era digital, ancaman siber semakin menjadi perhatian utama dalam reformasi intelijen Indonesia. Analis Utama Maha Data Lab 45, Diyauddin, menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap teknologi asing dalam sistem intelijen. “Risiko kebocoran data dan infiltrasi akan semakin tinggi jika kita terus menggunakan teknologi dari luar,” jelas Diyauddin.
Reformasi Intelijen Indonesia harus fokus pada membangun intelijen yang transparan dan adaptif. Diskusi ini menegaskan bahwa reformasi intelijen Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Dari aspek pengawasan, diperlukan model yang lebih independen dan akuntabel agar intelijen tetap bekerja dalam koridor demokrasi. Maka dari itu, sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil sangat dibutuhkan untuk mewujudkan sistem intelijen yang kuat dan profesional.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Tantangan Tata Kelola Dan Urgensi Pengawasan Yang Lebih Transparan
Sumber: Dinamika Reformasi Dan Tata Kelola Intelijen: Perlunya Model Pengawasan Yang Memadai
