Tiongkok kembali menjadi sorotan dunia karena tuduhan mengenai pengambilan organ secara paksa yang dilakukan di negara tersebut. Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC) mengadakan sesi baru-baru ini di Jenewa pada bulan Maret 2025, dimana bukti kredibel terkait praktik ini telah disampaikan. Kasus pengambilan organ secara paksa secara sistematis dilaporkan menargetkan tahanan hati nurani seperti praktisi Falun Gong, Muslim Uighur, warga Tibet, dan kelompok minoritas lainnya. Hal tersebut telah mencuatkan kemarahan di kalangan aktivis hak asasi manusia dan badan internasional. Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Tiongkok, terutama terhadap tahanan hati nurani, telah menimbulkan keprihatinan global dan menuntut adanya investigasi lebih lanjut.
Tuduhan pengambilan organ secara paksa ini telah menjadi sorotan sejak awal tahun 2000-an dan mulai dilaporkan oleh berbagai organisasi hak asasi manusia internasional serta penyintas yang telah mengalami pelanggaran tersebut. Praktik ini terutama menjadikan tahanan hati nurani, termasuk praktisi Falun Gong, sebagai korban. Selama pertemuan UNHRC, bukti mengenai praktik ini semakin terkuak dan menyoroti keterlibatan Tiongkok dalam industri transplantasi organ yang kontroversial.
Pada sesi UNHRC tersebut, banyak negara anggota dan organisasi hak asasi manusia internasional menyatakan keprihatinan mereka terhadap bukti yang disampaikan. Terdapat juga tuntutan untuk melakukan investigasi independen terhadap praktik pengambilan organ secara paksa di Tiongkok. Meskipun Tiongkok membantah tuduhan tersebut dan menyajikan data yang mendukung sistem donasi organ sukarela, namun pengakuan terhadap pelanggaran hak asasi manusia terus mendapat dukungan dari banyak negara dan organisasi internasional.
Tindakan untuk menuntut pertanggungjawaban bagi pelaku pengambilan organ secara paksa di Tiongkok semakin mendapat momentum, meskipun pengaruh politik dan penolakan dari pihak Tiongkok masih menjadi hambatan. Kehadiran internasional yang mengawasi masalah ini dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di negara tersebut. Resolusi PBB yang diusulkan juga dapat membawa konsekuensi serius bagi Tiongkok jika disetujui oleh komunitas internasional. Dengan demikian, dunia sekarang berada pada titik kritis untuk menuntut keadilan dan menghentikan praktik pengambilan organ secara paksa yang melanggar hak asasi manusia.
