SEOUL — Presiden Korea Selatan yang telah dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, kembali menjadi sorotan setelah hadir dalam sidang pidana pertamanya di pengadilan Seoul, Kamis, 20 Februari 2025. Kehadirannya menandai babak yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah politik Korea Selatan: seorang presiden yang masih menjabat saat dituduh memimpin pemberontakan melalui penerapan darurat militer singkat pada 3 Desember 2024.
Sidang Perdana dan Permintaan Bebas dari Penahanan
Dalam persidangan itu, kuasa hukum Yoon meminta agar kliennya dibebaskan dari penjara. Mereka beralasan penyelidikan atas dugaan pemberontakan dilakukan secara ilegal dan menegaskan tidak ada upaya Yoon untuk menghilangkan barang bukti. Sebelum tiba di pengadilan, kendaraan Kementerian Kehakiman lebih dulu meninggalkan Pusat Penahanan Seoul, tempat Yoon ditahan.
Jaksa menuduh Yoon memimpin pemberontakan lewat keputusan memberlakukan darurat militer yang berlangsung sangat singkat. Jika dakwaan itu terbukti, Yoon terancam hukuman penjara bertahun-tahun. Perkara ini menjadi ujian besar bagi sistem hukum dan politik Korea Selatan, yang selama beberapa bulan terakhir diguncang krisis akibat langkah Yoon tersebut.
Jaksa Desak Proses Cepat, Pembela Minta Waktu
Di hadapan pengadilan, jaksa meminta agar proses hukum berjalan cepat. Namun, tim pembela Yoon meminta waktu tambahan untuk menelaah berkas dan catatan perkara. Pengadilan dijadwalkan menggelar sidang berikutnya atas kasus pidana ini pada 24 Maret.
Perbedaan sikap kedua pihak memperlihatkan betapa kompleksnya perkara ini. Di satu sisi, jaksa berupaya mempercepat pemeriksaan atas tuduhan yang sangat serius. Di sisi lain, pengacara Yoon berusaha membangun bantahan bahwa keputusan darurat militer itu tidak dimaksudkan sebagai penerapan penuh, melainkan hanya sebagai peringatan untuk memecah kebuntuan politik.
Sidang Pemakzulan Berjalan Paralel
Selain menghadapi proses pidana, Yoon juga menjalani sidang pemakzulan terpisah di Mahkamah Konstitusi. Lembaga itu sedang meninjau keputusan parlemen pada 14 Desember yang memakzulkan Yoon, sebelum menentukan apakah ia akan dicopot secara permanen atau dikembalikan ke kursi presiden.
Jika Mahkamah Konstitusi menguatkan pemakzulan tersebut, Korea Selatan harus menggelar pemilihan presiden baru dalam waktu 60 hari. Situasi ini menambah tekanan politik di negara yang merupakan ekonomi terbesar keempat di Asia dan sekutu utama Amerika Serikat.
Kasus Yoon kini menjadi pusat perhatian publik, bukan hanya karena menyangkut nasib seorang presiden, tetapi juga karena menguji batas kewenangan kepala negara dalam menghadapi kebuntuan politik. Pertarungan hukum dan konstitusional yang ia hadapi akan menentukan arah kepemimpinan Korea Selatan dalam waktu dekat.
