Pada hari Rabu, 1 Januari 2025, Polri mengadakan sidang kode etik terhadap tiga polisi yang diduga melanggar aturan terkait kasus pemerasan yang melibatkan seorang warga negara Malaysia yang menjadi penonton acara Djakarta Warehouse Project (DWP). Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, secara langsung mengungkapkan bahwa selama sidang kode etik tersebut, salah satu fokus utama adalah mengungkap aliran uang hasil pemerasan. Sidang ini melibatkan Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak dan dilakukan dari tanggal Selasa, 31 Januari 2024, hingga Rabu, 1 Januari 2025 dini hari.
Anam juga menegaskan pentingnya pemeriksaan terhadap asal-usul dana yang terlibat dalam kasus ini. Selain itu, selama sidang, penyidik juga mencari tahu bagaimana proses pemerasan dilakukan dan siapa yang bertanggung jawab atas uang hasil pemerasan tersebut. Anam menyatakan pentingnya komprehensif dalam investigasi ini dengan membandingkan keterangan dari berbagai sumber dan alat bukti yang ada.
Sebelumnya, Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Donald Parlaungan Simanjuntak telah dipecat dari Korps Bhayangkara sebagai hasil dari putusan sidang Komisi Kode Etik Polri pada tanggal 1 Januari 2024. Sidang ini dihadiri oleh pihak eksternal seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan diungkapkan oleh Komisioner Kompolnas Muhammad Choirul Anam. Selama sidang, dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap saksi-saksi, analisis terhadap bukti-bukti, dan penelaahan argumen terkait peristiwa yang terjadi. Hal ini dilakukan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam proses hukum yang berjalan.
Mekanisme yang diapresiasi adalah adanya akuntabilitas dan proses pemeriksaan yang mendalam dalam sidang etik tersebut. Komisi etik memastikan bahwa setiap langkah dari perencanaan hingga pelaporan aktivitas terdakwa dievaluasi secara cermat. Hal ini bertujuan untuk memastikan sidang berjalan dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
