Senin, 24 Juni 2024 – 05:57 WIB
Jakarta – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas menyatakan bahwa DPR RI tidak dapat sepenuhnya menyalahkan Kementerian Agama (Kemenag) RI terkait evaluasi penyelenggaraan haji 2024. Menurutnya, Kementerian Agama juga terikat kontrak dengan pihak masyariq.
Baca Juga :
Lakukan Penyesuaian, 46 Kloter Jemaah Haji Gelombang I Pulang dari Madinah
“Masalah-masalah yang ditemukan oleh tim pengawas terkait dengan tempat, kasur, katering, tempat wudu, kamar mandi, dan toilet, semuanya terkait dengan tugas dari pihak masyariq. Kementerian Agama mendapatkan semua ini melalui kontrak yang ditandatanganinya dengan pihak masyariq,” kata Anwar Abbas seperti dilaporkan oleh Antara pada Senin, 24 Juni 2024.
Puncak Haji, untuk Keselamatan, Jemaah Agar Patuhi Waktu Lontar Jumrah
Baca Juga :
Jemaah Haji Diminta Patuhi Jadwal Kepulangan, Laksanakan Tawaf Wada Sehari Sebelum Pulang
Anwar menegaskan bahwa masalah jemaah yang tidak mendapatkan tenda bukan disebabkan oleh kurangnya kapasitas, tetapi karena ada matras yang tidak dipergunakan namun diisi dengan barang-barang oleh jemaah di sebelahnya.
Ia juga menyoroti masalah matras kecil yang menyebabkan jemaah harus meletakkan barang di atas matras tersebut sebagai konsekuensi dari lahan yang terbatas dan peningkatan jumlah jemaah haji setiap tahunnya.
Baca Juga :
Jawab Tantangan Mutu Pelayanan Penerbangan Haji, Garuda Indonesia Tegaskan Hal Ini
“Maka untuk menampungnya sudah jelas pihak maktab terpaksa memperkecil lebar dan memperpendek panjang dari kasur yang mereka sediakan. Akibatnya, kalau para jemaah tidur memang akan membuat mereka risih, karena jarak antara jemaah yang satu dengan yang lain terlalu dekat,” ujarnya.
Selanjutnya, Anwar menyoroti keluhan terkait toilet yang disebabkan oleh ketidakseimbangan jumlah toilet dengan jemaah haji yang ada, yang seharusnya ditentukan oleh pihak masyariq.
Oleh karena itu, Anwar meminta Kementerian Agama RI untuk memperkuat kerja sama dengan pihak masyariq agar evaluasi tersebut tidak terulang. Selain itu, Pemerintah Indonesia sebaiknya mengusulkan kepada Pemerintah Arab Saudi untuk membangun bangunan bertingkat di Mina.
“Ini penting dilakukan, karena masalah ini tidak hanya dialami oleh jamaah haji Indonesia saja, tetapi juga jamaah dari negara lain,” katanya.(Ant)
Halaman Selanjutnya
Oleh karena itu, Anwar meminta Kementerian Agama RI untuk memperkuat kerja sama dengan pihak masyariq agar evaluasi tersebut tidak terulang. Selain itu, Pemerintah Indonesia sebaiknya mengusulkan kepada Pemerintah Arab Saudi untuk membangun bangunan bertingkat di Mina.
