Jakarta – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyambut kunjungan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) Mathias Cormann di Jakarta.
Salah satu topik utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut terkait dengan proses keanggotaan penuh Indonesia di OECD, menyusul kunjungan Cormann sebelumnya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada hari Selasa (28/5) sore.
“Bagaimana kabarnya,” sapa Prabowo saat menyambut Cormann bersama Airlangga.
“Sangat baik, senang bertemu dengan Anda,” jawab Cormann.
Indonesia saat ini berada dalam tahap kandidat untuk keanggotaan OECD, yang dikenal sebagai proses aksesi. Dalam proses ini, Indonesia harus menyampaikan memorandum awal untuk memenuhi standar dan persyaratan keanggotaan resmi OECD.
Langkah Indonesia menuju keanggotaan OECD merupakan sejarah, karena merupakan negara pertama dari Asia Tenggara yang menjadi calon anggota OECD. Sejauh ini, 38 negara telah mendukung masuknya Indonesia ke OECD.
OECD adalah organisasi internasional yang mempromosikan koordinasi kebijakan dan kebebasan ekonomi di antara negara-negara maju. Awalnya, organisasi ini dinamakan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi Eropa (OEEC), didirikan pada tahun 1948 untuk memantau kontribusi dari AS dan Kanada.
Kemudian, OECD dibentuk pada tahun 1961 dan mencakup negara-negara seperti Amerika Serikat; negara-negara di Eropa Barat, Jepang, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Sejak itu, markas OECD berada di Paris, Prancis.
Keanggotaan OECD berkembang pada tahun 1990-an dengan inklusi Meksiko, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa Timur. Dalam beberapa tahun terakhir, India, Brasil, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan India juga mendukung agenda OECD.
Visi dan misi OECD sendiri adalah untuk mempromosikan kebijakan yang akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat di negara-negara maju. Oleh karena itu, tujuan utama OECD adalah untuk meningkatkan ekonomi global dan mempromosikan perdagangan internasional, memberikan platform bagi pemerintah dari berbagai negara untuk bekerja sama dan mencari solusi.
