Minggu, 3 Desember 2023 – 20:45 WIB
Jakarta – Pengamat Politik Dedi Kurnia Syah mendesak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk menyelidiki dengan seksama agenda politik yang melibatkan perangkat desa. Pernyataan Dedi terkait laporan Aliansi Masyarakat Peduli Pemilu yang Jurdil (AMPPJ) terhadap panitia acara kegiatan Desa Bersatu ke Bawaslu pada Kamis, 24 November 2023 lalu.
Laporan tersebut diajukan karena panitia acara dianggap telah memobilisasi ribuan kepala desa (kades) untuk mendukung salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bersaing dalam Pemilu 2024 mendatang.
“Bawaslu tidak bisa mengelak bahwa itu bukan agenda kampanye karena masyarakat sudah mengetahuinya. Jika tidak, maka kepercayaan publik pada penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa pudar,” tegas Dedi dalam keterangannya yang diterima pada Minggu, 2 Desember 2023.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion berharap agar Bawaslu dapat melakukan tugasnya dengan profesional untuk menjaga sportivitas kampanye bagi semua kandidat.
Dia juga memperingatkan agar tidak ada pengistimewaan bagi siapapun. Jika Bawaslu tidak menanggapi laporan masyarakat, maka Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu perlu memanggil Bawaslu dan membahas persoalan ini dalam sidang etik.
Seperti yang diketahui, ribuan perangkat desa, termasuk Apdesi, yang tergabung dalam Desa Bersatu, hadir dalam acara deklarasi dukungan kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Minggu, 19 November 2023 lalu.
Dalam acara tersebut hadir juga calon wakil presiden nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka.
