Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa ada sekelompok mafia peradilan yang sering menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Menurut Jimly, agenda Rakernas tersebut adalah untuk melaporkan kekayaan mereka setiap tahunnya.
Jimly mengungkapkan hal ini dalam sidang dugaan pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terkait putusan batas usia minimal calon presiden-wakil presiden di Gedung MK, Jakarta pada Jumat, 3 November 2023.
Ia menyebut bahwa kelompok mafia peradilan ini terdiri dari aparat penegak hukum seperti polisi, panitera, dan jaksa. Mereka melaporkan pendapatan mereka dan Jimly menyebut bahwa jaksa sebenarnya mendapatkan pendapatan lebih banyak dibandingkan polisi.
Jimly juga menyinggung peran panitera dalam mafia peradilan, yang terlibat dalam pusaran korupsi ini. Menurutnya, panitera seringkali terlibat dalam penyelewengan uang.
Selain itu, ada juga hakim yang menerima uang haram tersebut. Namun, Jimly menyebut bahwa para hakim ini sering kali mendapatkan pendapatan yang lebih sedikit dibandingkan dengan yang lainnya.
Jimly juga mencatat bahwa advokat juga memiliki kekayaan yang melimpah. Menurutnya, peran advokat juga besar dalam mafia peradilan. Mereka turut serta dalam setiap tahapan proses hukum, mulai dari sebelum perkara hingga eksekusi.
Jimly berharap agar kekayaan yang dimiliki oleh para advokat ini tidak melupakan idealisme dan tetap menjalankan tugas mereka dengan profesional.
